Indonesia, under the leadership of President Joko Widodo, has declared a war on foreign vessels illegally fishing in its waters and has taken a strong stance by sinking them.
KHF 1959, 64 Gross Ton Malaysian illegal fishing boat with 5 Myanmarese and Thailand crews, seized by water police around Aceh water (26/2/2016).
Sebuah kapal Malaysia yang ditangkap Ditpolair disandarkan di Pelabuhan Kuala Langsa, Langsa, Aceh, Jumat (26/2/2016). Kapal asal Malaysia dengan nomor lambung KHF 1959 GT 64 serta lima awak kapal asal Myanmar dan Thailand berhasil diamankan Ditpolair saat melakukan patroli dengan kapal Lory 3018 pada 40 mil di perairan laut Aceh, sementara barang bukti kapal, dua alat tangkap trawl (pukat harimau) serta ikan sebanyak 800 kg sudah diamankan.
Petugas Ditpolair memperlihatkan lima awak kapal asing di Pelabuhan Kuala Langsa
INDESO, radar infrastructure for detecting foreign ships movement
Ministry of Maritime Affairs and Fisheries has allocated Rp 4 trillion to build thousands of fishing vessels, transporting, and supervision in 2016.
Ship procurement programs targeted to reach 16,000 units valued at Rp 16 trillion in the period 2016-2019.
Dalam 4 Tahun, Dibuat 16.000 Unit Kapal
Jumat, 6 November 2015 | 15:19 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran Rp 4 triliun untuk membangun ribuan kapal penangkap ikan, pengangkutan, dan pengawasan pada 2016.
Program pengadaan kapal ditargetkan mencapai 16.000 unit senilai Rp 16 triliun pada periode 2016-2019.
Program pengadaan kapal dilakukan melalui konsorsium PT PAL Indonesia dengan perusahaan-perusahaan galangan kapal dalam negeri.
"Ini tes bagi kemandirian dan kemampuan industri galangan kapal nasional. Saya yakin kita bisa, asalkan ada kemauan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saat menyaksikan penandatanganan perjanjian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan PT PAL Indonesia (Persero) tentang Pengembangan Kapal Perikanan dan Kapal Pengawas di Jakarta, Kamis (5/11/2015).
Pada 2016, KKP menargetkan pembangunan 3.540 kapal penangkap ikan senilai Rp 2,09 triliun, 7 unit kapal angkut senilai Rp 24,25 miliar, dan 23.700 alat tangkap untuk koperasi unit desa senilai Rp 598 miliar. Semua kapal penangkap ikan yang disiapkan ini berbahan baku fiber.
Kapal penangkap ikan berukuran di bawah 5 gros ton (GT) sebanyak 1.000 unit, kapal 5 GT direncanakan 1.000 unit, kapal 10 GT sebanyak 1.000 unit, kapal 20 GT direncanakan 500 unit, dan kapal 30 GT sebanyak 40 unit.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Narmoko Prasmadji mengemukakan, spesifikasi kapal penangkap ikan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Bantuan setiap unit kapal mencakup dua jenis alat tangkap dan dokumen perizinan kapal sehingga bisa langsung dioperasikan setelah diserahterimakan. Bantuan kapal diharapkan menggantikan atau merevitalisasi kapal milik koperasi.
"Proses tender pengadaan kapal dimulai akhir 2015. Program ini seperti program bantuan 1.000 kapal Inka Mina. Hal yang baik dari program Inka Mina masih kita pertahankan," kata Narmoko.
Bantuan 1.000 kapal Inka Mina berlangsung periode 2010- 2014 dengan anggaran Rp 1,5 triliun. Namun, bantuan itu menuai sejumlah masalah, seperti salah peruntukan, spesifikasi kapal tidak memadai, bahkan kesulitan operasional.
Kendala koperasi
Narmoko menambahkan, kapal-kapal penangkap ikan diperuntukkan bagi koperasi dan kelompok usaha bersama (KUB) nelayan berprestasi. Pihak penerima bantuan masih didata.
Saat ini, kendala yang masih muncul adalah belum banyak koperasi dan kelompok nelayan di Indonesia yang berkinerja bagus. Dari 147.000 koperasi yang berkinerja bagus, jumlah koperasi perikanan ditaksir kurang dari 20 persen.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabinet Kerja Anak Agung Ngurah Puspayoga mengingatkan, pemerintah harus menyeleksi koperasi penerima bantuan kapal agar tidak salah sasaran. Kelompok-kelompok nelayan perlu didorong untuk membentuk koperasi sebagai syarat mendapatkan bantuan.
"Tidak semua koperasi itu bagus. Jangan semua dikasih bantuan kapal, harus dicek betul," ujarnya.
Direktur Utama PT PAL Indonesia Firmansyah Arifin mengemukakan, masih menyeleksi industri galangan kapal di Indonesia. Saat ini, yang sudah terdaftar 200 galangan kapal.
"Galangan kapal diharapkan berlokasi dekat dengan daerah penyerahan kapal bantuan. Dengan demikian, terjadi efisiensi biaya," katanya.
Firmansyah menambahkan, kapal-kapal penangkap ikan yang dibuat galangan kapal pada lokasi berbeda-beda harus memiliki standar mutu yang sama. (LKT)
Seven Malaysian fishing vessels detained in Malacca Strait
Four Maritime Affairs and Fisheries Ministry’s fisheries and marine resource surveillance unit patrol boats have detained seven Malaysian-flagged fishing vessels for allegedly trawling for fish in Indonesian territory, the Malacca Strait.
All crew on the fishing vessels are alleged to be Indonesian citizens who had been illegally employed by Malaysian businessmen to fish without permits in Indonesian waters.
The ministry’s fisheries and marine resource surveillance unit head Akhmadon said that it was not uncommon for Malaysian companies to employ Indonesian people, without providing them with legal work documents, to carry out illegal fishing activities in Indonesian waters.
“Not only are they fishing in our territories illegally, they have also used fishing vessels equipped with trawls, which are prohibited as they are destructive to the local marine environment,” Akhmadon told thejakartapost.com on Sunday.
The ministry said the seven Malaysian vessels were detained on Feb.1, along with the 36 crew members, all Indonesians.
The captain of fishing vessel KM SLFA 2915, Indra, 34, a resident of Tanjung Balai Asahan, North Sumatra, said that, by using a tourist passport, he entered Malaysia to work as a construction worker two years ago. His experience as a seaman had eventually led Indra to work for a fishing company in Negeri Perak, Malaysia.
“In Asahan, only a few fishing companies were still operating. That’s why I was okay to work as a fisherman in Malaysia, as a captain of a fishing vessel. Besides, working in Malaysia, I was able to get quite a high income,” said Indra, claiming that as a captain he was paid RM 100 (US$24.10) per day.
A crew member of a fishing vessel, he added, could get RM 70 per day, far higher than in Indonesia where a daily salary is a mere Rp 50,000 ($3.71) per day.
Indra said that he and the 35 other fishermen were fully aware that they were in Indonesian territories but that they kept fishing in the area, no matter what, due to the high catch potential.
Berton, another of the arrested crew members, also said that the income he could receive from working for a Malaysian fishing company was far higher than what he would receive working for an Indonesian company.
“Thus, we decided to work for Malaysian companies and fish in Indonesian territories. Higher income was the only reason for us to do this,” said Berton.
Akhmadon said the seven Malaysian fishing vessels had been operating in waters around the Malacca Strait for some time before they were caught by the ministry’s sea patrols. They would be charged with Law No.31/2004 on Fisheries which carries a penalty of five years in prison and Rp 2 billion fines, he went on.
“Once there is a final court ruling, we will sink all of those vessels, while the suspects, who are all Indonesians, will be repatriated to their home towns,” said Akhmadon. (ebf)
One illegal fishing boat from Malaysia with 4 Thailand crews seized by water police in Aceh
[size=14.6667px]Metrotvnews.com, Langsa: Sebuah kapal asing asal Malaysia disandarkan di Pelabuhan Kuala Langsa, Langsa, Aceh, Rabu (17/2/2016). Kapal dengan nombor lambung PKFB 1035 GT 56 dan empat awak kapal asal Thailand tersebut berjaya diselamatkan Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) semasa melakukan rondaan dengan kapal lory 3018 di perairan laut Aceh pada Selasa (16/2/2016). Barang bukti kapal dan ikan kira-kira 2 tan serta dua alat tangkap trawl (pukat harimau) diamankan di Satpolair Langsa. ANTARA / Syifa Yulinnas
Indonesia scuttles 30 vessels in anti-illegal fishing program
Indonesia's Anti-Illegal Fishing Task Force, or Satgas 115, scuttled 30 vessels in five separate locations on Monday (22/02), for poaching in the country's rich oceans.
Tyas Budiman, fisheries resources director of the Maritime and Fisheries Ministry's monitoring affairs directorate general, said the action took place separately in Pontianak, West Kalimantan; Bitung, North Sulawesi; Riau Island's Batam; Tahuna in North Sulawesi; and Belawan, North Sumatra.
“The scuttling ceremony was directly led by Maritime and Fisheries Minister Susi Pudjiastuti as the commander of Satgas 115 via live streaming from the ministry's office in Jakarta,” Tyas said in a statement on Monday, adding that this was the first of such events this year.
Sepuluh kapal nelayan asing sudah berada di laut Batam untuk ditenggelamkan secara serentak bersama 20 kapal lainnya yang ada di Indonesia, Senin (22/2/2016).
Sejumlah kapal nelayan asing yang diledakkan di perairan Batam oleh KKP dan TNI AL.
detik-detik pemusnahan delapan kapal asing asal Vietnam yang dimusnahkan di perairan Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalbar (22/2/2016)
Among the 30 scuttled vessels, 11 were identified as Vietnamese, seven were Filipino and Malaysian.
The scuttling was supported by the Indonesian Navy, National Police, Indonesian Maritime Security Agency (Bakamla) and the Attorney General's Office, Tyas said.
Indonesia sank 27 impounded foreign boats yesterday, as the country stepped up a campaign against illegal fishing in its waters.
The empty vessels from the Philippines, Vietnam, Malaysia and Myanmar were blown up or scuttled at five locations across the country, said Indonesian Minister of Maritime Affairs and Fisheries Susi Pudjiastuti.
Those boats had been caught fishing illegally in the archipelago of more than 17,000 islands. Four Indonesian boats were also sunk after their crews were caught fishing without proper documentation.
157 fishing boats punished in 2015 for poaching in indonesian waters
Kamis, 7 Januari 2016 08:33 WIB | 437 Views
Jakarta (ANTARA News) - The Maritime Affairs and Fisheries Ministry took punitive measures against a total of 157 fishing boats for carrying out illegal fishing activities in Indonesian waters in 2015.
These 157 boats comprised 84 foreign fishing boats and 73 Indonesian boats, Director General of Maritime and Fishery Resources of the ministry, Asep Burhanudin, said here on Wednesday.
Last year, the ministry deployed 27 patrol boats that managed to supervise 5,206 fishing boats in the countrys waters.
Of the 157 boats whose cases were taken to the courts, 118 boats were detained by the ministrys directorate general, one by the Indonesian Navy, 18 boats were detained by the Water Police, seven by the Maritime Security Agency (Bakamla), eight by local maritime and fishery offices, four by the customs and excise offices, and one by a local ranger unit.
Of the 84 foreign boats, 46 had the flag of Vietnam, 19 of the Philippines, 12 flew Malaysian and nine were flying Thailands flag.
The ministry, with the cooperation of the Indonesian Navy and the Police, sank a total of 121 boats since October 2014.
In 2015, 113 boats were sunk, including 53 boats that were sunk by the ministry, 51 by the Navy, and nine by the ministry and the police jointly.
The 121 boats that were sunk included 39 ships of Vietnam, 36 of the Philippines, 21 of the Thailand, 12 of Malaysia, two of the Papua New Guinea, and China (*)
3 Malaysian illegal fishing boats seized by Indonesian water police, 5 other boats escaped (21/1/2016)
Tiga kapal nelayan berbendera Malaysia berhasil ditangkap pihak keamanan Indonesia pada Kamis (21/1). Dua kapal ditangkap oleh Kapal Patroli (KP) Pelikan-5008 BKO Polda Kaltim di perairan Laut Sulawesi, tepatnya pada posisi 3o 28’ 770” LU - 118 o 43’ 661” BT, dan satu kapal ditangkap Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polda Kaltim di perairan Karang Unarang.
Illegal Fishing Lagi, Tiga Kapal Malaysia Ditangkap | Radar Tarakan http://kaltara.prokal.co/read/news/1545-illegal-fishing-lagi-tiga-kapal-malaysia-ditangkap.html
santai bro... thread ini akan diupdate terus... mingguan/ bulanan... kompilasi-berita ...... sementara data yang sudah ada akan di masukan semua dulu...
10 illegal fishing boats are destroyed and sunk today (31/12/2015)
The boats would be sunk in four different locations in the country: one in Belawan (North Sumatra), one in Tarempa, Batam (Riau Islands), two in Tarakan (North Kalimantan), and six in Tahuna (North Sulawesi).
Marine and fishery patrol, seize one malaysian illegal fishing boat, 56 GT, KM SLFA 2675 in North Sumatra (16/12/2015).
Malaysian ship detained for poaching fish
A surveillance ship belonging to the Indonesian Ministry of Fisheries and Marine Resources has detained a Malaysian fishing vessel KM SLFA 2675 for poaching fish in the waters of Malacca Strait.
"It was intercepted by the surveillance ship Hiu 004 while conducting illegal fishing in the waters of Malacca Strait in North Sumatra on December 13, 2015, with around 300 kilograms of fish aboard as evidence," Asep Burhanudin, the director general of fisheries and marine resource surveillance (PSDKP), stated here on Wednesday.
He said the ship was intercepted while conducting illegal fishing without proper licensing documents from the Indonesian government.
The KM SLFA 2675 vessel, weighing 56 gross tons, was also caught using illegal fishing equipment, such as a trawl, which can harm the fish and marine resources.
The ship and its crew have been detained on charges of allegedly violating articles in the fishery law, which carries a sentence of up to six years of imprisonment and a maximum fine of Rp20 billion.
The KM SLFA 2675 vessel has been detained along with a trawl, GPS navigation equipment, compass, communication radio, and around 300 kilograms of varied species of fish.
The evidence and five crew members from Myanmar have been taken to the PSDKP office in Belawan, North Sumatra.
The Indonesian government has sunk ships found fishing illegally in its waters to protect its fish supply.(*)
4 Malaysian illegal fishing boats seized by Marine and Fishery Patrol in Batam (18/12/2015)
Petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam mengamankan 4 unit kapal berbendera Malaysia, yang ditangkap pada 18 Desember lalu. Keempat kapal tersebut diamankan di kantor dermaga PSDKP jembatan dua Barelang, Batam.Empat kapal tersebut adalah KM PPF 609 terdiri dari 5 orang ABK WNI, KM SLFA 4856 terdiri dari 4 orang ABK WNI, KM SLFA 4421 terdiri dari 5 orang ABK WNI, KM SLFA terdiri dari 4 orang ABK WNI. Semua kru kapal merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Malaysia.
Three Malaysian fishing vessels to be destroyed in Bengkalis
Three fishing vessels of Malaysian fishermen that the Indonesian court found guilty of poaching in the waters of Rupat Island in Bengkalis District, Riau Province, last June, will be destroyed with immediate effect, the district prosecutors office said. The Malaysian fishing boats were caught by Indonesian authorities on June 2. Two of them were identified as JHF 7039 B and 6489 B, the Head of Bengkalis Districts Prosecutors Office for General Crimes, Mico Wave Sitohang said on Thursday.
"The ships will be burned at the end of November and in early December in the waters of Bengkalis Strait," Mico said.
Post time 28-2-2016 01:08 PM
变色卡
Author
![[tvN/Viu 2024] THE MIDNIGHT ROMANCE IN HAGWON - Wi Ha Joon, Jung Ryeo Won](https://uf.cari.com.my/forumx/mforum/block/fc/fc381ef6d838aad5d5f4426d9328e293.jpg)
