|
|
several "kilo-class" attack submarines possibly from Germany
Kilo-class subs tu bukan yer dari Russia ker?..ker maksud depa tu conventional subs kot.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Originally posted by tin at 15-1-2006 05:36 PM
to buy is easy as it may be cheap. but to maintain and operates it, now that is a very different story altogether.
i would agree with this statement. Indonesia blom tentu mampu untuk maintain dan operate submarine mereka. Apa dah jadi pada empat submarine (btol ke??) diorang skrg nih?? Semoga masih boleh digunakan.
Originally posted by Dutch-Lady at 9-1-2006 02:07 PM
...Panglima Armada Kawasan Barat (Armabar) TNI AL, Laksamana Muda Tejo Edhy Purdijatno, mengungkapkan kemungkinan kapal selam itu akan digunakan untuk memperkuat Armada Kawasan Timur (Armatim)...
Mengapa tumpukan pada kawan timur yang sempit tu?? Saya rasa dalam sungguh maksudnya... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PEMERINTAH MASIH JAJAKI PEMBELIAN KAPAL SELAM
Jakarta - Mentri Pertahanan (Menhan) Yuwono Sudarsono mengatakan pada tahun 2006 pihaknya masih melakukan penjajakan pembelian kapal selam dari Rusia, Australia, Jepang, Korea Selatan atau China.
"Tahun ini adalah tahun penjajakan," kata Yuwono sebelum mengikuti rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, penjajakan itu dilakukan dengan negara-negara yang telah menandatangani nota kesepahaman. Ditanya waktu pelaksanaan pembelian dan jumlah kapal selam, Yuwono mengaku belum mengetahuinya.
"Persisnya tergantung penjajakan dari Angkatan Laut," katanya.
Lebih lanjut Yuwono mengatakan, negara-negara tersebut akan dijajaki seperti skema pendanaan serta untung rugi.
Mengenai materi penjajakan Yuwono menyebutkan, seputar produksi bersama, termasuk mengirim personel untuk membangun industri kapal selam.
Yuwono sepakat jika pergantian panglima TNI tidak menjadi topik politik. Karena menurut Dia, pergantian TNI merupakan rutinas negara.
Karena pergantian panglima TNI bersifat rutinitas, Yuwono menilai, maka DPR tidak perlu menyatakan setuju atau tidak setuju dalam pemilihan panglima TNI.
"Saat ini pengawasan DPR tidak perlu lagi dalam bentuk persetujuan. Mungkin bisa dengan pertimbangan saja," katanya.
Kondisi tersebut, Yuwono melihat sama halnya dengan pengangkatan duta besar. DPR tidak memberikan persetujuan tetapi cukup memberikan pertimbangan saja.
Yuwono juga mengatakan, saat ini partai politik sudah cukup matang dalam masalah pergantian panglima. Pengawasan terhadap masalah terserbut tidak hanya dilakukan oleh DPR, tetapi juga masyarakat.
Ia menambahkan, UU TNI mengenai pergantian panglima merupakan reaksi dari masa lampau ketika presiden (saat itu Soeharto) serba menentukan dan menetapkan sendiri segala sesuatunya.
Sumber : ANTARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemerintah Belanda Tawarkan Produksi Bersama
Kapal Korvet Sigma 3 dan 4
18 Januari 2006
Jakarta, DMC - Menteri Pertahanan RI, Juwono Sudarsono, menjelaskan bahwa Pemerintah Belanda kembali menawarkan kerjasama baru berupa produksi bersama kapal korvet Sigma 3 dan 4 dengan paket bantuan (dana) yang bisa berlanjut lima sampai sepuluh tahun mendatang.
揔emungkinan kerjasama di bidang pengadaan kapal untuk TNI AL antara pemerintah Belanda dengan Indonesia ini adalah bekerjasama dengan PT. PAL. Kita sedang mempertimbangkannya untuk dibandingkan dengan tawaran-tawaran dari negara-negara lain, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
banzai This user has been deleted
|
Originally posted by Dutch-Lady at 19-1-2006 11:27 AM
Pemerintah Belanda Tawarkan Produksi Bersama
Kapal Korvet Sigma 3 dan 4
18 Januari 2006
Jakarta, DMC - Menteri Pertahanan RI, Juwono Sudarsono, menjelaskan bahwa Pemerintah Belanda kembal ...
wahhhhhh this is make me so scared....!!!! i run away first with my tail between my leg... ngak ngak ngak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Originally posted by banzai at 10-12-2005 08:14 PM
when the expire date?????i cannot find it???
coli ni kait sendiri ke pe? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tak reda lagi ke ni??
-----------------------------------------------------------------
Minggu, 22 Jan 2006,
Tiga Kapal Perang RI Siaga
Antisipasi Klaim Malaysia dan Pengusiran Nelayan di Gosong Niger
PONTIANAK - Ketegangan di Blok Ambalat, perairan Kalimantan Timur (Kaltim), yang diklaim milik Malaysia, tampaknya bakal terulang. Kawasan Gosong Atas atau Gosong Niger, yang terletak di perairan Kalimantan Barat (Kalbar) juga terindikasi diklaim Malaysia. Buktinya, para nelayan Indonesia selalu diusir jika mendekati wilayah itu.
TNI-AL telah mengantisipasi kemungkinan terulangnya klaim tersebut. TNI-AL menyiagakan tiga kapal perang (KRI) untuk berpatroli di wilayah Tanjung Datuk, Sambas. Tiga kapal perang dari Armada Barat (Armabar) itu adalah KRI Teuku Umar, KRI Todak, dan KRI Teluk Sabang.
Tiga KRI tersebut sudah bergerak menuju Gosong Niger, yang berlokasi 5 mil laut utara Tanjung Datuk. KSAL Laksamana TNI Slamet Soebiyanto juga telah menginstruksikan agar tiga kapal perang itu mengamankan wilayah Indonesia di perairan Tanjung Datuk.
Menurut Komandan Pangkalan Laut Pontianak Kolonel Laut (P) Gusmaidi, Gosong Niger terbentuk dari karang di permukaan laut. Lokasi ini tidak terlihat saat air pasang. Berdasar Perjanjian Indonesia dan Malaysia soal Landas Kontinental 1969, Gosong Niger yang berada 8 meter di bawah permukaan laut itu milik Indonesia.
Dia mengakui, pemetaan terhadap gosong di Indonesia, lewat hidrooseanografi, agak tertinggal setelah kerja sama dengan Inggris dan AS dihentikan. Tetapi, pihaknya saat ini mewaspadai pengusiran nelayan Indonesia dari gosong tadi sejak Juni 2005 lalu. "Kita mengantisipasi kemungkinan klaim Malaysia," katanya kemarin.
Secara terpisah Wakil Gubernur Kalbar L.H. Kadir mengatakan, masalah itu sebetulnya sudah disampaikan lewat jalur government to government dalam pertemuan Sosek Malindo. "Tapi, hingga saat ini pengusiran terus berlangsung. Nelayan kita masih dilarang ke sana," tuturnya.
Berdasar Peta Laut Indonesia (PLI) Nomor 420 Berita Pelaut Indonesia (BPI) Nomor 24 Tahun 1992, Gosong Niger terletak pada 109 derajat 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indonesia akan larang penggunaan Bahasa Asing di ruang Publik
Dilarang, Penggunaaan Bahasa Asing di Ruang Publik
Penulis: Iis Zatnika
JAKARTA--MIOL: Pemerintah akan melarang penggunaan bahasa asing dalam ruang publik, baik itu dalam reklame, nama gedung, merek dagang maupun media massa. Pelanggaran akan beresiko pada pencabutan izin usaha.
Kepala Pusat Bahasa Depdiknas Dendy Sugono mengungkapkan hal itu kepada Media di Jakarta, Kamis (5/1).
Dendy menuturkan, aturan itu termuat dalam draft akademik RUU Bahasa yang kini telah diserahkan Pusat Bahasa ke Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas. Selanjutnya, akan didiskusikan antar departemen, termasuk ahli hukum dan ekonomi. RUU itu ditargetkan akan disahkan pada 2007 mendatang.
"UU ini nantinya akan sangat berpengaruh pada pelaku usaha. Catatan terpenting pada UU ini adalah penggantian semua bahasa asing yang digunakan dalam ruang publik, termasuk nama gedung, reklame dan media luar ruang lainnya," kata Dendy.
Istilah bahasa asing, lanjut Dendy, tetap dapat digunakan. Namun, terjemahan Bahasa Indonesianya harus ditulis dengan ukuran huruf yang lebih besar. Sedangkan istilah bahasa asing ditulis di bawah, dengan ukuran lebih kecil. Langkah itu dipandang sebagai solusi yang paling tepat untuk mengatasi penggunaan bahasa asing yang terlanjur marak.
Dendy menjelaskan, nantinya seluruh reklame, nama gedung, iklan di media massa yang sebelumnya terlanjur dalam bahasa asing akan ditulis dalam dua bahasa. Pusat Bahasa Depdiknas, yang memiliki kantor di tiap propinsi akan menyediakan layanan pencarian padanan kata yang tepat.
"Ini adalah jalan tengah untuk mereka yang mengatakan bahwa bahasa asing, terutama bahasa Inggris mencerminkan globalisasi. Jadi nantinya yang ada adalah Istilah Kawasan Perdagangan A atau B, bukan square atau trade centre," ujar Dendy.
Bahasa Indonesia, kata Dendy, tidak hanya wajib digunakan oleh kalangan pengusaha, namun juga di dunia pendidikan, pemerintahan dan media massa. Bahasa Indonesia harus menjadi prioritas atau arus utama.
"Yang harus dilakukan adalah pengarusutamaan, bagaimana Bahasa Indonesia menjadi prioritas dan juga kebanggaan kita. Seperti yang terjadi di Jepang dan Korea, kita lihat jarang sekali ada reklame berbahasa asing," kata Dendy.
Kendati begitu, lanjut Dendy, aturan itu tidak akan menghalangi penguasaan bahasa asing, termasuk Bahasa Inggris sebagai kunci sukses untuk memasuki globalisasi. Pemerintah tidak akan pernah melarang pengajaran bahasa asing. Namun, diharapkan sekolah juga menempatkan penguasaan dan penggunaan Bahasa Indonesia sama pentingnya dengan bahasa asing.
Dendy juga mengingatkan, kerancuan bahasa juga telah memasuki kalangan pers. Sejumlah media massa, baik itu cetak maupun elektronik, telah mengabaikan kaidah bahasa. Dendy mencontohkan, sebuah stasiun televisi swasta yang menamakan semua mata acaranya dengan Bahasa Inggris, padahal programnya dibawakan dalam Bahasa Indonesia.
"Ini menceminkan minimnya kepercayaan diri kita pada jati diri bangsa. Padahal, bahasa adalah salah satu penghalang dari rembesan pengaruh budaya global pada nilai-nilai lokal. Kita akan atur dengan tegas masalah ini," kata Dendy.
Dendy juga menjelaskan, merek dagang internasional, tidak akan dikenai aturan ini. Mereka yang berafiliasi dengan asing, tetap berhak menggunakan merek dagangnya yang memang bersifat global. Namun, pengecualian ini tak berlaku untuk merek lokal yang sengaja dinamai asing hanya karena alasan komersil.
Pemerintah, lanjut Dendy, akan memberikan masa transisi selama dua tahun setelah UU itu ditetapkan. Tujuannya, meminimalisir resistensi serta beban ekonomi bagi pengusaha.
Dendy menjamin, aturan itu tidak akan mengulang kebijakan penerjemahan bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru 1995 hingga 1997. Pasalnya, aturan itu hanya berupa himbauan dari Presiden. Sehingga ketika rezim Orba lengser, himbauan itu tak lagi dipatuhi.
"Sekarang ini kan dasarnya jelas, pasal 32 UUD kita. Aturannya juga berbentuk UU. Sanksinya juga jelas, hingga pencabutan izin usaha, yang tentunya akan kita awali dengan surat teguran dahulu," kata Dendy.
Selain mengajukan inisiatif RUU Bahasa, Dendy juga menuturkan pihaknya tengah mempersiapkan deklarasi cinta Bahasa Indonesia. Acara itu akan digelar pada 1 Mei mendatang, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Deklarasi itu akan dihadiri seluruh pejabat tinggi negara, termasuk Presiden. Mereka akan mendeklarasikan komitmen seluruh jajaran pemerintah untuk mengarusutamakan Bahasa Indonesia di lingkungan birokrat.
Komitmen itu, kata Dendy, menjadi langkah paling strategis untuk menyelamatkan kondisi Bahasa Indonesia yang kian memprihatinkan. Selain tata bahasa tak lagi diindahkan, serbuan bahasa asing pun kian memperlemah eksistensi Bahasa Indonesia.
Praktisi periklanan Tsu Beni, secara terpisah, mengungkapkan dalam jangka pendek aturan ini memang akan menimbulkan biaya tambahan bagi para pengusaha. Mereka harus mengganti seluruh perangkat promosi termasuk media luar ruang, yang nilainya jelas tak sedikit. Namun, dalam jangka panjang, langkah ini akan menimbulkan dampak posisif pada citra bangsa Indonesia.
"Ada TV bermerek dagang flatron, di Korea diadaptasi jadi platon, pasar disana fanatik dengan lafal bahasa mereka. Dunia internasional pun respek pada konsistensi pasar di sana, citra bangsa mereka pun terangkat, mereka punya martabat, akhirnya produk mereka juga," kata Tsu. (OL-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ada kaitan ngan ketenteraan ke ni? buat nyemak hdd server aje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
hantar bod lain la, bahasa ke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kurang Pas, Pelarangan Bahasa Asing di Ruang Publik
Penulis: Ferdinand
SOLO--MIOL: Pelarangan penggunaan bahasa asing di ruang publik dinilai sebagai sesuatu yang kurang pas. Pasalnya, selain karena ada berbagai istilah yang telah menjadi istilah internasional. Kemampuan bahasa Indonesia untuk menampung istilah asing itu juga sangat terbatas.
Guru Besar bidang Bahasa Fakultas Sastra dan Seni Rupa (FSSR) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Sri Samiati Tarjana mengatakan itu, Sabtu (21/1).
"Saya kuatir, dengan pelarangan itu bahasa Indonesia nantinya akan malah akan memakai banyak istilah-istilah pinjaman. Ada unsur-unsur makna, semantik yang akan tenggelam dan bisa menimbulkan ketaksaan atau makna ganda," ujarnya.
Keprihatinan yang sama ia utarakan ketika dimintai tanggapan terkait RUU bahasa. Ia malah mempertanyakan alasan yang melatar belakangi sehingga perlu pemerintah perlu menerbitkan undang-undang itu.
Karena dengan undang-undang ini, seolah-olah ingin memposisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, sehingga diterima masyarakat.
"Apa ya perlu seperti itu? Karena politik bahasa sejak awal sudah mengatakan, bahwa bahasa di Indonesia ini ada tiga, pertama bahasa ibu, bahasa resmi yakni bahasa Indonesia, dan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris," jelasnya.
Sri mengaku kuatir jika bahasa Indonesia ini diberi kerangka yang sedemikian ketatnya, justru akan mengendorkan keinginan untuk menguasai bahasa asing. Ini akan menjadi masalah tersendiri saat kita melaju di era global.
Keinginan melindungi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dengan menerbitkan sebuah undang-undang, dinilai sebagai suatu reaksi yang agak berlebihan. Karena yang menentukan benar dan tidaknya sebuah bahasa adalah masyarakat penuturnya. Cuma ia mengingatkan, kaidah berbahasa yang baik dan benar tetap harus dipelajari. Sebab berbahasa tanpa memahami kaidahnya akan membuat bahasa itu menjadi amburadul. (FR/OL-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUDAH SAATNYA INDONESIA LEBIH TEGAS ATAS MYANMAR
New York - Pemerintah Indonesia kini sudah saatnya untuk bersikap lebih tegas terhadap Myanmar dan mendesak pemerintahan junta militer negara tersebut untuk menegakkan demokrasi dan menghargai hak azazi manusia.
"Kalau perlu, kita harus segera secara bertahap menurunkan status perwakilan kita di Yangoon," kata Anggota DPR RI Djoko Susilo di New York, Selasa.
Djoko berada di New York untuk menjadi pembicara dalam suatu forum diskusi yang diadakan National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB), suatu kelompok pro demokrasi Myammar yang berkantor di PBB.
Ketua Kaukus Myannar antar parlemen ASEAN tersebut mengatakan bahwa sebagai negara demokrasi Indonesia sudah seharusnya lebih kritis melihat situasi di Myanmar.
Djoko mengatakan bahwa isu Myanmar sudah menjadi wacana pada parlemen-parlemen ASEAN.
"Namun kita perlu menggalang dukungan lagi, karena saya lihat masih banyak anggota DPR yang kurang tertarik pada isu Myanmar ini," kata anggota Komisi I DPR-RI dari Partai Amanat Nasional itu. Kekompakan sikap dari legislatif ASEAN tersebut diperlukan untuk menekan pemerintah masing-masing dalam menyikapi masalah pelanggaran HAM dan pengabaian demokrasi di Myanmar tersebut.
Mengenai kabar bahwa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tengah merencanakan kunjungan ke Myanmar, Djoko mengatakan bahwa ia belum mendapat informasi resmi dari Deplu dan Istana.
"Saya akan melihat dulu apa agenda kunjungannya nanti," katanya.
Dia mengingatkan bahwa ketika ketahuan ada penyadapan di KBRI Yangoon, hingga saat ini Pemerintah Myanmar belum memberi penjelasan yang memuaskan.
"Itu saja sudah menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk mempertimbangkan hubungan diplomatik dengan Myanmar," katanya.
Sementara itu wakil NCGUB di PBB Dr Thaung Htun mengatakan bahwa ia juga berharap adanya peranan dari Indonesia untuk menekan pemerintah junta militer Myanmar.
"Menurut saya Presiden Yudhoyono akan bisa memainkan peranan tersebut dan akan didengarkan oleh para pimpinan militer di Myanmar," katanya.
Presiden Yudhoyono berasal dari militer, tapi beliau pemimpin yang dipilih secara demokratis, katanya.
SUMBER : ANTARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Garuda Indonesia akan membeli Boeing 787
Garuda Indonesia to operate Boeing 787-8 Dreamliner
As part of efforts to enhance Garuda Indonesia抯 business and service, Garuda Indonesia and the Boeing Company have agreed to sign a US$ 2 billion agreement which focuses upon the development and modernization of Garuda Indonesia抯 fleet through operations of 10 Boeing 787-8 Dreamliners and 18 Boeing 737 New Generation series.
The agreement was signed by the President & CEO of Garuda Indonesia, Emirsyah Satar and the Senior Vice President of the Boeing Company, Dinesh Keskar, on September 15, 2005 at the Pierre Hotel in New York. Also attending was the President of the Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, who was present on a State Visit to the United States.
The signing of the agreement is a further elaboration of a contract previously signed by the two companies in 1996 for procurement of the Boeing 777 ER (Extended Range) series.
As Garuda Indonesia continues to develop its business and improve service quality, following the direction in the new management抯 business plan, the introduction of the Boeing 787-8 is a tangible step in its efforts to regenerate its future fleet and reflects the airlines understanding of the need for a more modern fleet to achieve an enhanced performance.
The Boeing 787-8 Dreamliner will be part of Garuda Indonesia抯 fleet in 2011 and 2013.
Boeing 787 Competence
The Boeing 787-8 Dreamliner is a modern and highly sophisticated wide-body aircraft, equipped with the latest in monitoring systems which enables the aircraft to automatically monitor and detect any necessary maintenance procedures and report them to the ground computer.
The aircraft抯 superior composite body contributes to its lightweight that in turn will reduce fuel consumption up to 20%, a distinct advantage over other aircraft of its type - hence supporting the trend towards a more efficient airline industry.
The Boeing 787-8 Dreamliner has a seat capacity of 240 passengers and a cruising speed of 0,85 mach, as well as being capable of flying non-stop for 8.500 nautical miles (15.700 km), or for instance, the distance from Jakarta - London, Jakarta - Vancouver.
Commencing productions in 2006, the Boeing Company has designed the aircraft with a twin engine, aircraft length of 57 meters, height of 16 meters and wingspan of 60 meters. The aircraft抯 first flight will take place in 2007 and handed over to the respective customers in 2008.
The Boeing 737 800 series
In the meantime, to fulfill the need for a more modern fleet, particularly of narrow-body aircraft, Garuda Indonesia, early in 2006, will commence operations of three Boeing 737-800s that are a new generation of the B-737aircraft.
The Boeing 737-800 will eventually replace five Boeing 737-400s that have terminated their leasing contract. Garuda Indonesia currently operates 57 aircrafts, consisting of 3 Boeing 747-400s, an Airbus 330-300 and 48 Boeing 737-classic, comprising 26 Boeing 737-400s, 17 Boeing 737-300s, and 5 Boeing 737-500s.
New York, September 15, 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The Boeing 787-8 Dreamliner has a seat capacity of 240 passengers and a cruising speed of 0,85 mach, as well as being capable of flying non-stop for 8.500 nautical miles (15.700 km), or for instance, the distance from Jakarta - London, Jakarta - Vancouver.
tambahan, jakarta - beijing, boleh tak ? tak pon jakarta - new york .. ok per .. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Batavia Air Gunakan A319
Penumpang Batavia Air tujuan Bali-Jakarta ke Guangzhou, Cina sebentar lagi bisa menggunakan pesawat baru. Pesawat jenis Airbus A319 itu positif datang ke tanah air pada bulan Januari ini. Ada 3 pesawat yang akan datang berturut-turut mulai bulan Januari hingga Maret.
Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, Managing Director Batavia Air, Alice Tansari, menyatakan pesawat tersebut akan menggantikan jenis B737-400 yang selama ini digunakan. Dengan penggunaan pesawat baru itu Batavia Air akan meningkatkan frekuensi penerbangan rute tersebut dari tiga kali seminggu menjadi tujuh kali seminggu.
Menurutnya, pesawat tersebut akan diset menjadi 144 tempat duduk yang semuanya berkelas ekonomi. Selama ini, load factor rute tersebut diakui mencapai 92 persen. Sebagian besar adalah penumpang dari Indonesia.
Berkaitan dengan penggantian tipe pesawat, Batavia Air telah mengirim 21 orang pilot untuk mengikuti pendidikan rating A319 di Perancis. (Gatot Rahardjo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indonesia looks for MRO partner to revive C-130s
Overseas contenders line up for contract to reactivate grounded Hercules transports
Indonesia has opened a competition to select a foreign maintenance, repair and overhaul (MRO) company to help refurbish its fleet of Lockheed Martin C-130 transports. Jakarta is preparing to reactivate several of its grounded Hercules using $15 million in parts that are being acquired from the US government.
Industry sources say several international MRO shops have expressed interest in the programme, including Malaysia抯 Airod, Abu Dhabi-based Gulf Aircraft Maintenance, Florida-based Kellstrom Industries, Australia抯 Qantas Defence Services, Singapore Technologies Aerospace and France抯 Sogerma. Indonesian Aerospace says it has been asked by the air force to partner with whichever MRO concern wins the competition, and to conduct the work at its Bandung facility. Indonesia has traditionally outsourced its C-130 heavy maintenance because its domestic capability is limited, but sources say the new tender requires most of the work to be done in-country.
Indonesia operates around six C-130s and has been looking to reactivate aircraft from its original fleet of over 20 Hercules since the December 2004 Asian tsunami. Sources say Jakarta late last year opened a $15 million foreign military sales (FMS) case with Washington for the purchase of C-130 parts from the US Air Force, adding that the first batch will be delivered shortly and used to reactivate aircraft.
The number of aircraft to be overhauled under the programme is unclear as an external assessment of the fleet has not yet taken place. Sources say another $13 million in FMS funding, which had been frozen since 1994 until Washington lifted its partial arms embargo on Indonesia last November, may also be funnelled to acquiring C-130 parts. Jakarta also has expressed an interest in reactivating its Lockheed F-16A/B fighters, but has not yet opened an FMS case to purchase the required parts.
BRENDAN SOBIE / SINGAPORE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indonesia dan VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) oleh : Abdul Irsan*
Pada abad ke-16 Portugis dan Spanyol menguasai pelayaran ke Asia serta menguasai perdagangan rempah-rempah antara Asia dengan Eropa, khususnya perdagangan lada. Dalam perkembangan selanjutnya di Eropa, Raja Portugal memiliki kekuasaan tunggal atas pengangkutan dan pembelian hasil bumi dari Asia. Semua kontrak jual beli hasil bumi ditentukan harganya oleh Raja Portugal. Orang-orang Belanda yang dikenal sebagai pedagang merasa dirugikan oleh tindakan Portugal tersebut, dan akhirnya berusaha mencari jalan sendiri untuk menghindari monopoli perdagangan Portugal.
Atas inisiatif Staten-Generaal (semacam Dewan Rakyat) pada tanggal 20 Maret 1602 didirikan perusahaan dagang VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) di Amsterdam, yang kemudian berkembang di berbagai kota lainnya. Para pedagang besar Belanda sebagai pemegang sahamnya. Dalam waktu hanya lima tahun VOC memiliki 15 armada yang terdiri dari 65 kapal yang memulai pelayarannya dari pelabuhan-pelabuhan Rotterdam, Amsterdam, Middelburg, Vlissingen, Veere, Delft, Hoorn dan Enkhuizen.
Sebelum terbentuknya VOC, ekspedisi Belanda pertama ke Asia telah melakukan tiga kali pelayaran antara tahun 1594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pandangan terhadap peran VOC di Indonesia
Dr Gerrit Knaap dari KITLV (Belanda), dalam tulisannya berjudul 揇utch Perception of Indonesian History, Anno 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sikap pandang bangsa Indonesia terhadap peringatan 400 tahun VOC
Masalah peringatan maupun perayaan 400 tahun VOC merupakan urusan orang Belanda sendiri dan merupakan haknya untuk memperingatinya dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan langsung bangsa Indonesia. Belanda sendiri yang mengakui bahwa peringatan itu mengandung kepekaan politik bagi Indonesia, yang sebenarnya secara eksplisit sebagai suatu pengakuan bahwa kehadiran VOC di Indonesia tidak disukai rakyat Indonesia. Pihak Belanda tidak pernah melakukan pendekatan formal kepada Indonesia untuk ikut memperingati atau merayakan 400 tahun VOC, walaupun berdasarkan informasi ada pihak-pihak swasta di Indonesia yang 揵ersedia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Post time 16-1-2006 04:55 PM
